depoknews.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah (pemilukada) 2015. Dana tersebut disiapkan sejak saat ini mulai anggaran APBD tahun 2012.
Ketua Pansus II dari Fraksi Demokrat Endah Winarti mengatakan perda tersebut disahkan untuk Pemilukada 2015. Dalam perda itu menyebutkan alokasi dana tahun 2012 Rp5 miliar, 2013...
[D-News] Nur Mahmudi Ismail, calon incumbent Wa-li Kota Depok, mengkhawatirkan terjadinya money politics pada Pemilukada 2010.
“Saat ini tersebar isu kandidat Iqin yang akan melakukan serangan fajar menjelang Pemilukada Depok,” ungkap Nur Mahmudi yang ditemui Republika setelah kampanye terakhir di Grand Depok City, Kota Depok, Senin (ll/lO) pagi.
Serangan fajar, pemberian uang kepada warga pada pagi hari sebelum...
[D-News] Depok- Pasangan Calon Walikota Depok Badrul Kamal dan Calon Wakil Walikota Depok Agus Supriyanto, menyatakan siap diberhentikan, apabila terpilih nanti tidak dapat merealisasikan program kerja yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
Demikian dikatakan Badrul saat menggelar kampanye terbuka di Lapangan Grand Depok City, Jl. Boulevard Kota Kembang, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Minggu (10/10). Menurut dia,...
depoknews.com | Walaupun Pemilihan Umum Kepala Daerah Depok sudah berakhir tahun lalu, sisa persoalan masih muncul belakangan. Sekelompok warga beberapa kali menggelar demonstrasi menuntut digelarnya pemilukada ulang. Tuntutan ini muncul setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) memerintahkan KPU Depok merevisi keputusan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Wali...
depoknews.com | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat menyatakan akan melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) ulang di Kota Depok.
Pernyataan tertulis ini ditandatangani langsung oleh Ketua KPU Kota Depok, Muhammad Hasan di kantor KPU Kota Depok, Jalan Kartini, Pancoranmas, Senin (10/10) pagi tadi.
“KPUD menyatakan siap jalankan Pemilukada ulang, namun mengenai waktunya belum bisa dipastikan,”...
depoknews.com | Nurmahmudi Ismail dan Idris Abdul Shomad tidak berhak pakai fasilitas daerah sebab mereka belum sah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok. SK pengesahan penetapan pelantikan Nurmahmudi dan Idris nomor: 132.32.63 yang dikeluarkan Mendagri Gamawan Fauzi, 24 Januari 2011 tidak berlaku.
Demikian ditegaskan Badrul Kamal dan A Supriyanto lewat pengacaranya Iskandar Zulkarnaen Datau. Iskandar mengatakan,...
D-News | Resmi sudah Nurmahmudi Ismail kembali menjabat Wali Kota Depok (2011-2016). Bersama wakilnya, Idris Abdul Somad, keduanya dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Rabu (26/01), untuk memimpin wilayah itu lima tahun ke depan.
Pelantikan yang berlangsung di Gedung DPRD setempat, Kompleks Kota Kembang, Depok, Jawa Barat, seperti mendapat protes sebagian besar anggota Dewan di sana. Soalnya, dari 50 anggota...
D-News | Sejumlah anggota DPRD Kota Depok menolak pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Somad, sampai keluarnya keputusan Mahkamah Agung (MA) atas banding Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Demikian diungkapkan koalisi empat fraksi di DPRD Depok yakni fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat, PDIP, dan Gerindra Bangsa.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Depok Babai Suhaemi mengatakan...
D-News | Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU) Endang Sulastri membantah ada pemecatan lima komisioner KPU Depok. Hal ini disampaikan Endang saat dihubungi Media Indonesia, JUmat (7/1).
“Tidak ada. Tidak ada itu,” ujarnya.
Menurut Endang, proses pemecatan anggota KPU harus melewati prosedur tertentu, yaitu berdasarkan UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
“Proses pemecatan itu ada prosedurnya,...
D-News | Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengingatkan bahwa sengketa pemilihan kepala daerah merupakan urusan Mahkamah Konstitusi. Berkait dengan sengketa Pilkada Depok, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi rujukan.
Mendagri menyampaikan hal itu menanggapi sikap DPRD Depok yang terus meminta jawaban resmi Mendagri soal Pilkada Depok. ” Sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Mestinya DPRD tidak begitu,”...
D-News | Permasalahan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Depok 2010, ternyata belum berakhir. Hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang memenangkan pihak Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Hanura Depok dalam dukungan ganda Pemilukada Depok 2010, akan dibawa DPRD Kota Depok untuk melakukan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Gamawan Fauzi.
Ketua DPRD Kota Depok,...
D-News | Kasus hukum perebutan kursi Wali Kota-Wakil Wali Kota Depok dibawa ke pusat terkait dua putusan hukum, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Barat yang bertolak belakang.
Satu sisi, MK memenangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok. Sisi lainnya, PTUN Jawa Barat mengalahkan KPU.
Adapun DPRD Kota Depok merasa tak berwenang untuk memutuskan kekisruhan tersebut.
Menurut...
D-News | Pakar hukum tata negara, Refly Harun, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang membatalkan Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Depok adalah sia-sia. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan yang final dan mengikat untuk kemenangan pasangan Nur Mahmudi Ismail-Idris.
“Tidak bisa, di MK kan sudah putus, dan putusan MK itu final dan mengikat,” jelas Refly...
D-News | Pelantikan Wali Kota-Wakil Wali Kota Depok yang semula akan dilaksanakan pada 26 Januari 2011 terancam batal karena Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Barat membatalkan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Kota Depok.
Akibat digugurkannya proses Pemilu Kada Kota Depok, berdampak terhadap pelantikan Nur Mahmudi Ismail-Idris Abdul Somad yang memenangi pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Depok...
D-News | Pemerintah Kota Depok hingga saat ini belum membayarkan honor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok selama dua bulan. Terhitung sejak Oktober hingga Nopember 2010, honor yang seharusnya di terima di awal ternyata tidak juga dibayarkan.
”Kita menuntut agar honor segera cair, bahkan DPRD telah mengesahkan dana tambahan, tinggal Pemkotnya saja,”ujar Ketua Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran...
D-News | Depok – Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus sengketa Pilkada Depok, KPU Kota Depok lakukan rapat internal guna membahas kasus salah satu anggotanya Yoyo Effendi, Senin (29/11/2010).
Menurut Salamun, paska putusan MK tersebut, KPU Kota Depok akan membahas kasus Yoyo di internal KPU, yang secara etika sudah melakukan pencitraan tak etis dimuka umum.
“Pak Yoyo dalam melakukan kesaksian di MK, jelas...
D-News | Depok – Pascakeputusan Mahkamah Konstitusi Kamis lalu, pasangan kepala daerah Depok terpilih, Nur Mahmudi Ismail – Idris Abdul Shomad mendapat cium pipi dari para bekas pesaingnya itu. Pemandangan itu terlihat usai Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Jumat (26/11).
Usai menutup rapat, Ketua Dewan dari Partai Demokrat, Rintis Yanto, yang juga ketua tim dewan pengarah pemenangan calon Badrul Kamal – Agus...
[D-News] Prihandoko, Ketua Tim Pemenangan Nur Mahmudi Ismail-Idris Abdul Shomad (Nurberkhidmat), mengajak semua elemen masyarakat Depok untuk membangun kota itu secara bersama-sama.
“Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama bekerja sama, bahu membahu membangun kota ini ke depan agar lebih baik dan lebih maju lagi untuk kesejahteraan warga Depok,” kata Prihandoko, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi...
[D-News] Jakarta – Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan perkara pemilihan kepala daerah Walikota Depok yang diajukan pasangan Yuyun Wirasaputra-Pradi Supriatna dan Gagah Sunu Sumantri-Derry Drajad.
“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD saat sidang di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2010).
Dengan keluarnya putusan tersebut,...
[D-News] Depok – Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok diancam akan dipidanakan karena dinilai curang dalam Pemilu Kada 16 Oktober 2010.
Ancaman pemidanaan itu diungkapkan oleh Arteria Dahlan, salah seorang kuasa hukum salah satu calon yang bertarung dalam Pemilu Kada Depok, Barul Kamal.
“Kami akan memidanakan KPU Depok karena telah ikut campur melakukan rekayasa,” ujar Arteria usai menyerahkan kesimpulan...