depoknews.com | Tahun 2012, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok memperoleh anggaran hingga Rp26 milyar hanya untuk kebutuhan operasional selama satu tahun. Dana tersebut akan dipakai untuk membiayai kelengkapan dewan seperti pembentukan panitia khusus (pansus), badan anggaran (banggar), badan legislatif (banleg), hingga kunjungan studi banding.
Wakil Ketua DPRD Depok Soetadi Dipo Wongso mengatakan, anggaran...
DepokNews.com in - Anggota Dewan, DPRD Depok
DepokNews | Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok mengajukan hak interpelasi terhadap Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail terkait kasus pengangkatan 22 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Hak interpelasi tersebut disampaikan para anggota dewan dalam rapat sidang paripurna pertama saat membahas 13 Peraturan Daerah (Perda). Nasib 22 CPNS tersebut diketahui terkatung – katung tanpa kepastian dari...
DepokNews | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tengah menyusun peraturan daerah (perda) terkait tekad Depok menjadi Kota Layak Anak. Di dalam perda tersebut juga diatur masalah sanksi dan syarat agar Depok dapat menjadi Kota Layak Anak yang efektif.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Depok Bidang Pendidikan Sri Rahayu Purwatiningsih mengatakan, untuk menuju Kota Layak Anak, Depok masih belum sempurna. Sebab, kata dia, ketersediaan...
DepokNews | Untuk melindungi tenaga kerja di Kota Depok, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Depok berencana membuat Peraturan Daerah (Perda) Tenaga kerja. Rencananya tahun 2012 Raperda itu akan dibahas bersama DPRD Kota Depok.
“Saat ini kami sedang membuat kajian tentang perlindungan tenaga kerja untuk dijadikan draf Raperda Tenaga kerja,” kata Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Depok, Abdul Haris,...
DepokNews | Menyambut HUT ke-12 Depok , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lebih menyoroti pada efektivitas aparatur , baik para anggota DPRD maupun birokrat di pemerintah kota . Pasalnya dengan sinergitas kedua lembaga ini , akan menghasilkan proses perencanaan pembangunan lebih baik .
Menurut Ketua DPRD Kota Depok Drs.Rintis Yanto,MM efektivitas aparatur birokrat yang berjalan saat ini hendaknya bisa mewakili...
DepokNews | Keberadaan minimarket di Kecamatan Beji sudah sampai titik jenuh . Jika masalah ini dibiarkan maka akan berimplikasi pada matinya warung tradisional yang berada di lingkungan masyarakat .
Demikian dikatakan anggota Komisi B DPRD kota depok daerah pemilihan kecamatan Beji Tengku Farida Rachmayanti,SE,M.Si usai melakukan jajak pendapat lapangan terkait keberadaan minimarket di wilayah Beji .
Data sementara yang...
DepokNews | Eksistensi kaum hawa di depok saat ini tidaklah kalah dengan kaum pria pada umunya . Selain banyak berkiprah di dunia pendidikan , Kartini-kartini ini juga banyak yang menekuni dunia politik . Terbukti dari sekitar 50 anggota DPRD Depok , 17 di antaranya adalah para penerus perjuangan kartini yang memiliki pemikiran cemerlang.
Salah satunya Isdiyanti , anggota DPRD yang di usung dari Partai Persatuan Pembangunan...
DepokNews | Akibat belum adanya aturan mengenai tower bersama , para operator selular kesulitan membangun tower di kota sejuta belimbing , oleh karenya sekarang ini Pansus II DPRD depok sedang menindaklanjuti dengan menggodog peraturan itu .
“Maka dari itu kami melalui pansus sedang melalukan pengkajian mengenai izin tower bersama ini sehingga tidak fakum,” kata Abdul Ghofar Hasan,S.Ei, anggota Pansus II kepada jurnal...
DepokNews | Untuk meningkatkan pelayanan public dalam hal angkutan kota (angkot) , jumlah armadanya harus disesuaikan dengan kebutuhan.. Maka dari itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok harus melakukan pendataan ulang sejumlah angkot di Kota Depok ini .
“Selama ini jumlah angkutan simpang siur terkadang tidak ada kecocokan antara data Dishub dengan yang ada dilapangan ,”kata Hj.Enthy Sukarti , anggota Komisi C...
DepokNews | Wakil Ketua Komisi DPRD Kota Depok Sri Rahayu Purwitaningsih Sembiring meminta Walikota Nur Mahmudi Ismail dan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok membentuk timterpadu untuk mengoptimalkan sosialisasi peraturan Prda No. 2010 tentang jam belajar . Pasal nya penerapan perda tersebut belum berlaku secara optimal.
“Kami minta walikota dan kepala dinas pendidikan membentuk tim terpadu untuk mengoptimalkan...
DepokNews | Hal itu dikatakan wakil Ketua DPRD DEPOK , Dr. Prihandoko,MIT kemarin .”Kita akan tahu persyaratan berapa biaya lama nya waktu dan lain nya hanya dengan melihat nya di handphone . Pelayanan public tersebut antara lain pengurus izin mendirikan bangunan , ktp , santunan kematian .
Menurut Dr. Prihandoko,MIT juga dosen Universitas Gunadarma , cara itu maka pelayanan tersebut akan lebih transparan .
Dr. Prihandoko,MIT...